Search This Blog

Loading...

Tuesday, 23 October 2012

Mengukur Kesejahteraan untuk Kebijakan Publik


Catatan ini saya tulis di sela-sela waktu eksplorasi wellbeing (kesejahteraan). Di Indonesia belum pernah ada akademisi yang mulai mencoba mengukur wellbeing, life satisfaction maupun happiness, padahal belahan dunia lain sudah ramai-ramai mengembangkan hal ini sebagai alat ukur pengganti PDB. PDB selama ini dianggap tidak mampu mencerminkan kesejahteraan rakyat. Benarkah? kenyataan dijawab sendiri oleh negara-negara maju yang mengalami krisis ekonomi 2008. 

Banyak ahli sekarang mengakui bahwa pendapatan bukanlah satu-satunya cara menangkap kesejahteraan individu, dan pemerintah di seluruh dunia maju mulai memikirkan kembali cara-cara  mengukur kesejahteraan penduduknya. Kesejahteraan paling baik dipahami sebagai fenomena multifaset yang dapat dinilai dengan mengukur beragam konstruksi subyektif dan obyektif. 
Beberapa tahun terakhir memang berkembang gagasan bahwa uang dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang baik, akan tetapi tidak cukup dan tidak mampu menilai kemajuan perekonomian terutama di negara-negara maju. Sebagai contoh perekonomian Amerika, Meskipun PDB telah meningkat tiga kali lipat selama 50 tahun terakhir di Amerika Serikat, kepuasan hidup tetap tidak berubah (Diener & Seligman, 2004). 
Sebaliknya, tingkat depresi dan kecemasan telah meningkat secara dramatis (Klerman et al, 1985;. Robins et al, 1984;. Twenge, 2000). Membludaknya barang dan jasa yang tersedia di negara-negara maju tidak mencerminkan kesejahteraan dari warga mereka. Hal itu merupakan suatu situasi yang telah digambarkan sebagai paradoks kemajuan ekonomi (Easterbrook, 2003). Bahkan cara menghitung PDB membuatnya menjadi ukuran yang dikatakan pantas mengukur kesejahteraan. PDB disusun dari transaksi ekonomi yang menciptakan kekayaan, tetapi mampu mengalami penurunan kesejahteraan.
Inggris yang berbasis di New Economics Foundation (NEF) baru-baru ini mengusulkan Neraca Nasional inisiatif kesejahteraan (National Accounts welfare initiatives(Michaelson, Abdallah, Steuer, Thompson, Marks &, 2009). Inggris menjadi ujung tombak gerakan reformasi cara pemerintah mengukur kemajuan kehidupan masyarakat. dengan mengacu pada Kuznets, meskipun studi ini belum selesai  (Kuznets, 1933, Perlman & Marietta, 2005), dan menyoroti fakta bahwa tujuan akhir dari investasi nasional harus menjadi kesejahteraan warga negara (bukan sekedar isi dompet mereka)(Michaelson et al, 2009., p. 11​​). Sebuah jajak pendapat yang dilakukan di Inggris mengungkapkan bahwa 81% dari responden percaya tujuan utama pemerintah seharusnya kebahagiaan. Pilihan Kebahagiaan tersebut lebih besar daripada kekayaan (Easton, 2006). 
Di Perancis, laporan dari Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP) diprakarsai oleh Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menyatakan, waktu yang matang untuk melakukan sistem pengukuran, bergeser dalam penekanan produksi ekonomi menjadi kesejahteraan rakyat. Penekanan kesejahteraan penting, karena ada kesenjangan yang tinggi antara informasi yang terkandung dalam data PDB agregat dan apa yang dianggap orang awam itu kesejahteraan (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009, hal. 12).
Orang awam menganggap, kesejahteraan itu bisa hidup dengan layak dan nyaman. Bekerja sesuai kemampuannya, penghasilan cukup memenuhi keinginannya, dapat mengkontrol setiap waktu yang dilaluinya. Preferensi subjektif individu mungkin belum tentu bertentangan dengan konsepsi tujuan kesejahteraan. Sen (1993) berpendapat bahwa karakteristik individu seseorang dan "posisi"-nya di dunia berdampak pada pengamatannya, yang mempengaruhi kognisi individu. Sehingga dapat dikatakan kesejahteraan petani dengan pengusaha akan berbeda, dari sisi penerimaan diri-nya. 
Perbedaan inilah yang menyebabkan wellbeing, welfare, life satisfaction, happiness atau apapun sebutan yang tepat untuk menilai orang sejahtera dalam konteks "penerimaan diri" dalam merasakan kelayakan hidup. 
Mungkin tulisan ini banyak berkiblat ke barat, karena memang pemikiran-pemikiran yang di-publish secara berkelanjutan adalah berbagai tulisan dari eropa dkk. 

Referensi 
http://www.internationaljournalofwellbeing.org/
http://ebooks.narotama.ac.id/files/Encyclopedia%20of%20Global%20Justice/SECTION%20%20Q%20-%20Encyclopedia%20of%20Global%20Justice.pdf

No comments: